Jayapura, Solidaritas Hukum, HAM, & Demokrasi Rakyat Sipil Papua.com Komnas HAM Segerah Mengambil Langka Maju kasus HAM Papua

Seperti yang di muat  oleh suarapapua.com bahwa Pernyataan Yoedhi Swastono itu diungkapkan saat berbicara dalam Seminar Nasional di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan tema “Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, Dan Diaspora Papua: Updating Papua Road Map” di Jakarta, Jumat (14/10/2016). Bahwa upaya penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua dengan berlandaskan Keputusan Menko Polhukam.

Hal diatas ini ketua umum Solidaritas Hukum, HAM, & Demokrasi Rakyat Sipil Papua Usama U Yogobi bengungkapkan bahwa kata Mayjen TNI Yoedhi Swastono telah melakukan pembohongan diri sendiri dan juga pembohongan terhadap publik, dan juga sudah menyalai atau melanggar tugas pokok dan fungsi lembaga lembaga yang ada di indonesia.

Ungkap Usama bahwa untuk menyangkut HAM itu sudah jelas jelas TUPOKSI ada pada KOMNAS HAM yang Institusi negara ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993. Hal ini terlihat jelas ungkap ketum SHDRP tambahnya.

Dan lanjut usama: saya juga sangat menyesal  karena  ada penekanan penekanan dari pihak negara NKRI melalui TNI dan POLRI kepada Komnas HAM untuk tidak melanjutkan  penyelesaian Kasus HAM di tanah Papua secara Tuntas seperti  pelanggaran HAM yang perna terjadi di tanah papua dalam tiga kasus besar di Tanah Papua, yaitu Wasior, Wamena, dan Paniai ini pun sampai sekarang belum terselesaikan secara tuntas.

Usama juga menhimbaukan kepada Komnas HAM secara nasional maupun lokal bahwa, saat ini isu pelanggaran HAM di tanah Papua sudah menjadi isu Internasional sehingga kepada Komnas HAM tetap bekerja semaksimal mungkin untuk mengungkit kembali kasus kasus Pelanggaran HAM yang terjadi selama ini yang belum terselesaikan maka segerah di ungkap dan diselesaikan.

Hal ini berdasarkan KTT di PBB ke-71  telah terungkap Isu Pelanggaran HAM di tana Papua sehingga tidak ada interfensi Tuposi dan Penekanan penekanan terhadap Komnas HAM sehingga diharapkan untuk Komnas HAM segerah Mengambil langkah maju agar segerah mengangkat Kasus Pelanggaran HAM berat yang terjadi di tanah Papua secara Tuntas.

KETUM USAMA U. YOGOBI

Pewarta: Abner Oweack A

HONAI ATAU RUMAH ADAT PAPUA

Papua umumnya rumah merupakan sebua bangunan yang berfungsi sebagai penunjang identitas keluarga, tempat manusia menjalani kehidupan. Namun, bagi suku-suku asli yang hidup dan mendiami pegunungan tengah Jayawijaya, khususnya di lembah baliem, rumah atau yang lebih dikenal dengan HONAI merupakan tempat berlangsungnya proses sosialisasi pada saat seseorang atau komunitas diperkenalkan pada norma dan adat kebiasaan atau system nilai yang berlaku dalam masyarakat.

O Silimo terdiri atas beberapa rumah yaiutu, Hun Ai (Honai) atau Pilamo (rumah laki-laki), ebe ai atau Ewe Ai (rumah perempuan), serta Hunila atau Desela, dapur berbentuk persegi panjang yang juga berfungsi sebagai rumah induk atau tempat berkumpul keluarga. Ada juga Wam Dabula atau Wam Aila (kandang babi), Wam Lalma (halaman untuk babi), Silimo (halaman umum yang terletak ditengah O Silimo), dan Okutlu atau lading kecil di sekitar O Silimo.

Satu Osili didiami oleh beberapa unit kepala keluarga. Hun Ai biasanya menyimpan benda – benda keramat klan.

Diskusi untuk menyusun strategi/program mengenai kehidupan Ekonomi, Politik dan Keamanan daerah, berbagi pengalaman dan memikirkan kesinambungan hidup kampong/suku, serta menyiapkan kegiatan adat masyarakat, selalu digelar di Honai laki-laki dewasa.

Menariknya, Honai dan Ewe Ai juga merupakan tempat pendidikan khusus. Inisiasi dilakukan di honai laki-laki dewasa untuk mengajari kaum laki-laki banyak hal sebagai persiapan menginjak usia dewasa. Honai laki-laki dewasa tidak boleh ditinggali oleh perempuan.

Honai biasanya berbentuk bulat dan berukuran 5 sampai 7 meter. Atap honai berbentuk kerucut atau kubah (dome). Bahan atapnya adalah alang-alang atau jerami. Material lain yang digunakan untuk membangun honai antara lain rotan, tali hutan (akar), alang-alang, belahan kayu, atau papan untuk tiang. Reet A.A

ON BEHALF OF NATION WEST PAPUA, SOLIDARITY LAW, HUMAN RIGHT , AND DEMOCRACY PEOPLE CIVIL PAPUA & GREEN PARLIAMENT, RENDERRING THANKS TO 7 STATE IN PASIFIK WHICH HAVE SUPPORTED PAPUA WEST AT GENERAL MEETING UNITED NATION ORGANIZATION WHICH TO - 71 YEAR 2016

Thank utterance to President  Nauru, President Archipelago  Marshall, and Prime Minister Vanuatu, Archipelago Solomon, Tuvalu, and also Prime Minister Tonga and State Palau.

Praise Thanks to God in Heaven because of blessing, blessing, and His grant from above finally to 7 Head State in Pacific " LIFTING ISSUE WEST PAPUA " General Meeting United Nation Organization moment in sesih to - 71 taking place which is performed on which to 20-26 Septembert 2016; this matter represent Expectation People Papua during the time colonization Unity State Republic Indonesia to Nation West Papua.

Therefore Solidarity Law, Human right, and Democracy People Civil Papua and also Green Parliament of People Papua, along with whole Universe exist in Papua, and ancestor predecessor original people papua, renderring thanks which equal to level of to State leaders in pasifik; which have lifted issue Collision of human right in papua done by republic indonesia, and depress united nation organization to highlights State republic indonesia to be immediately open to access team infestigasi searcher fact  to Indonesia of Papua, and also also lift issue papua to immediately to determine chance alone and is last state Palau have asked United Nations release Resolution for  the West Papua.

Besides thank utterance to 7 State in Pacific, at happy opportunity Head Leader Solidarity Law, Human right, and Democracy People Civil Papua as well as Green Speaker West Papua, Mr. Usman Usama Yogobi, laying open its contrition to Papua New Guinea and State Fijih which cannot support West Papua United Nations conference moment take place, and Mr. Usama again assured that both the State with Indonesia don't make the project human being of Papua, and is same job between State Indonesia, State Papua New Guinea, and also State Fijih to make Original People appliance West Papua, coherent him after finishing conducting Meeting Head on 1/10/2016 in Secretariat Solidarity Law, Human right and Democracy People Civil Papua Walke Buper Waena West Papua, continue Head Leader Solidarity Law, Human right and Democracy People Civil Papua,  its expectation; with existence of more and more support international world, European continent, America continent, continent afrika, continent asia for the Papua West, is so that expected by support State Papua New Guinea and State Fijih have to become part indivisible with Nations in Pacific to strengthen plan safety oppressed nation much more valuable from at becoming boomerang of colonial to always to kill West Papuan.

seen incoming support Nations Pacific which progressively solid, hence People West Papua ask and insist on United Nations that: ( 1). Immediately study the problem of heavy Human right that happened in West Papua pass General Meeting Commission Human right in Swiss Jenewa and release New Resolution for the West Papua. ( 2). Immediately float writ to Indonesia pass Justice of International Human right, ( 3). Immediately revise of New York Agreement.

People West Papua Render  thanks a lot is equal to level of to Minister For Foreigr Affairs Solomon, Mr. Tozaka deduction bargain, persuasion coming Indonesian in order not  to lift issue West Papua in The United Nation'S General Assembly Year 2016.

Again we are from Solidarity Law, Human right, and Democracy People Civil Papua and Green Parliament  People Papua on behalf People Papua, our Ancestor Predecessor, and also Universe property Papua render thanks, and hopefully top kick God give reward reciprocation to the all kind of its support. The above is true this Utterance Thank is we submit.

public  chief  Center

Solidarity Law, Human right, and

Democracy People Civil Papua

tdt

USAMA USMAN  YOGOBI

N.B: Writer Oweack Asso

SHDRP & PARLEMEN HIJAU, ATAS NAMA BANGSA PAPUA BARAT MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA 7 NEGARA DI PASIFIK YANG TELAH MENDUKUNG PAPUA BARAT PADA SIDANG PBB SESI-71 TAHUN 2016.

Papua Barat, 3 Oktober  2016

Ucapan terima kasih kepada Presiden Nauru, Presiden Kepulauan Marshall, dan Perdana Menteri Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tuvalu, serta PM. Tonga dan Negara Palau.

Puji Syukur kepada Allah Bapa di Surga karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya akhirnya ke 7 Petinggi Negara di Pasifik “MENGANGKAT ISU PAPUA BARAT” saat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam sesi  ke-71 berlangsung yang digelar pada hari yang ke 20-26 September 2016; hal ini merupakan Harapan Rakyat Papua sepanjang masa penjajahan NKRI terhadap Papua Barat.

Oleh karena itu Solidaritas Hukum, Hak Asasi Manusa, dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua (SHDRP) serta Parlemen Hijau Rakyat Papua, beserta segenap Alam semesta yang ada di Papua, dan leluhur pendahulu orang asli papua, mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada para pemimpin Negara di pasifik; yang mana telah mengangkat isu Pelanggaran hak asasi manusia di papua yang dilakukan oleh repoblik Indonesia, dan menekan perserikatan bangsa bangsa untuk menyoroti Negara republik Indonesia agar segera membuka akses tim infestigasi pencari fakta ke Indonesia Papua, serta pula mengangkat isu papua untuk segerah menentukan nasib sendiri dan yang terakhir Negara palau telah meminta PBB mengeluarkan Resolusi untuk Papua Barat. [22]

Selain ucapan terima kasih kepada 7 Negara di Pasifik, pada kesempatan yang berbahagia ini Ketua Umum SHDRP dan juga Ketua Parlemen Hijau Papua Barat, Usman Usama Yogobi mengungkapkan kesesalannya terhadap Papua New Guinea dan Negara Fijih yang tidak dapat mendukung Papua Barat saat sidang PBB berlangsung, dan Usama kembali dipertegas bahwa kedua Negara tersebut bersama Indonesia jangan jadikan proyek manusia Papua, dan melakukan kerja sama antara Indonesia, PNG, serta Negara Fijih untuk memusnakan Orang Asli Papua Barat, tegas-nya seusai melakukan Rapat Pimpinan SHDRP pada tanggal 1/10/2016 di Sekretariat SHDRP Jalan Buper Waena Papua Barat, lanjut Ketua Umum SHDRP, harapannya; dengan adanya semakin banyak dukungan dari dunia Internasional, benua eropa, benua Amerika, benua afrika, benua asia untuk Papua Barat, sehingga diharapkan dukungan dari PNG dan Fijih harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Negara Negara di Pasifik untuk mempersolid agenda keselamatan bangsa tertindas jauh lebih berharga dari pada menjadi bumeran colonial untuk selalu memusnakan orang Papua Barat.

Dengan melihat dukungan yang datang  dari Negara Negara Pasifik yang semakin solid, maka Rakyat Papua Barat meminta dan mendesak PBB bahwa: (1). Segerah membahas masalah HAM berat yang terjadi di Papua Barat melalui SU Komisi HAM di Swiss Jenewa dan mengeluarkan Resolusi Baru untuk Papua Barat. (2). Segerah melayangkan surat Panggilan terhadap Indonesia melalui Pengadilan HAM Internasional, (3). Segerah meninjau kembali Perjanjian New York Agreemant.

Rakyat Papua Barat Mengucapkan terimakasih banyak  yang sebesar besarnya kepada MENLU Solomon Tuan Tozaka atas penolakan tawaran, bujukan/rayuan gombal yang berasal dari Indonesia agar tidak mengangkat isu Papua Barat di SU PBB Th. 2016

Sekali lagi kami Solidaritas Hukum, Hak Asasi Manusa, dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua (SHDRP) serta Parlemen Hijau Rakyat Papua atas nama Rakyat Papua, Leluhur Pendahulu kita, serta Alam Semesta milik Papua mengucapkan terima kasih, dan semoga Allah yang kuasa memberikan balasan pahala atas segala bentuk dukungannya. Demikianlah Ucapan Terima Kasih ini kami sampaikan. [16]

KETUM SHDRP

tdt

USAMA USMAN  YOGOBI

^{N.b: Penulis Oweack Abner Asso}

PUISI ANAK ANAK “PERS” YANG TERTINDAS

Biru lautan tak seindah sikapmu. Keras ombaknya, lambang arogansimu. Otot dan otakmu tak lagi berimbang. Tak tau mana lawan dan mana kawanmu.
   
Kau perisai bagi rakyatmu, kau juga duri dalam dagingku. Mana janji tulus setiamu. Karna besi, kau lawan bangsamu," demikian puisi tak berjudul yang dibacakan Usama, seorang pewarta foto "Haluan Papua" dalam ungkapan orasi "bernada" seni, Jumat sore.
    
Puisi tersebut mengandung makna tentang kekerasan oknum TNI & POLRI terhadap sejumlah wartawan yang mendapatkan tindak penganiayaan saat meliput berita Pelanggaran HAM Berat di Papua Barat Selama ini.
    
Bernada semilu, insan pers secara bergantian membacakan bait demi bait puisi tentang kebebasan pers yang terkekang, "terperangkap dalam sangkar burung, bukan emas namun kagalauan."
    
Apakah ini sebuah peringatan ? "Jika rakyat pergi, ketika penguasa pidato. Kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa.
   
Kalau rakyat bersembunyi, dan berbisik-bisik. Ketika membicarakan masalahnya sendiri. Penguasa harus waspada dan belajar mendengar.
   
Bila rakyat berani mengeluh. Itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, maka kebenaran pasti terancam.
   
Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan. Dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Maka hanya ada satu kata: lawan...!, demikian puisi Para “Oweack” yang dibacakan oleh Usama Usman Yogobi.
     
oweack  merupakan seorang pekerja HAM sekaligus Mediator Organisasi  Solidaritas Hukum, HAM, dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua untuk wilayah Papua Barat.
    
Desas-desus, syutttt... siapa yang tahu, "mana ku tahu...". Nyanyian burung camar tak lagi terdengar merdu, melainkan sembilu yang terasa begitu pedih, ternyata desas-desus itu adalah sesuatu yang menyakitkan.
    
"Diam....", seorang pewarta senior Internasional, mengungkap tabir dalam sebuah puisi tentang "Wahai Wakil Rakyat".
     
Katanya, "sakit itu masih menderaku, akibat siksa oknum TNI/POLRI, tapi mengapa engkau membisu, hanya keadilan yang ku inginkan, agar hukum bisa ditegakkan".
    
Wahai (pemerintah), kemanakah engkau saat kami berkeluh kesah. Kenapa engkau hanya diam tanpa desah. Membiarkan kami tanpa ada arah.
    
Apakah kami memang tak ada arti ? Sehingga engkau tak perlu perduli ?, Syarif Dayang menyudahi bait buisinya tanpa jawaban, toh bukan dia' yang berhak menjawabnya.
     
Apakah wakil rakyat ? Rido M Hastil seorang pewarta  menyatakan dalam puisinya bahwa "itu hanya sebutan mu".
    
Berdasi, berjas, dan berpenampilan rapi.. itu gayamu. Pintar bicara kebiasaanmu... Engkau adalah harapan kami... harapan masyarakat kecil. Harapan seluruh rakyat Papua !
    
Namun engkau "busuk"... namun engkau penipu... namun engkau seperti bunglon... kalian membuat kami malu...
   
Dengan polosnya kalian janji mendukung kami. Jangan berbohong... Jangan hanya bersandiwara agar kalian terangkat seakan penyelamat...
   
Memalukan...! penuh kebohongan, penuh kekejaman... Jangan pernah melihat kami, agar nyawa selamat.
   
Kalian busuk... kami jijik pada kalian... silahkan bersenang.. silahkan wakil rakyat...! Makan uang kami tanpa malu lalu membunuh kami.
    
Ingat hukum alam... karma akan menunggu kalian.

Oweack Asso